Mari kita pahami bersama tentang apa itu “Olahraga Prestasi” berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Tujuannya adalah agar setiap orang, terutama yang mungkin belum terbiasa dengan bahasa hukum, bisa lebih mudah mempelajari dan mengerti bagaimana menafsirkan isi undang-undang ini.
Apa Itu Olahraga Prestasi?
Untuk mempermudah pemahaman kita, “Olahraga Prestasi” bisa diartikan sebagai jenis olahraga yang memang fokusnya adalah mencapai hasil terbaik atau, dalam bahasa undang-undang, “prestasi”. Bayangkan saja para atlet yang berlatih keras untuk memenangkan medali emas di Olimpiade atau kejuaraan dunia. Itulah inti dari Olahraga Prestasi.
Menurut Pasal 1 angka 12, Olahraga Prestasi adalah kegiatan olahraga yang dilakukan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan. Ini berarti bahwa untuk menjadi atlet berprestasi, latihannya tidak bisa asal-asalan, tapi harus ada program yang jelas, teratur, terintegrasi dari berbagai aspek (fisik, mental, strategi), dan terus-menerus ditingkatkan dari satu level ke level berikutnya, hingga mencapai puncak performa. Semua ini tentu saja didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan agar latihannya efektif dan efisien.
Tujuan Mulia di Balik Olahraga Prestasi
Mengapa negara kita menganggap Olahraga Prestasi ini penting? Undang-undang menjelaskannya dengan sangat gamblang:
- Meningkatkan Kemampuan dan Martabat Bangsa: Olahraga Prestasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan demi mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa kita di kancah dunia. Ketika seorang atlet meraih prestasi internasional, itu bukan hanya kebanggaan pribadi, tetapi kebanggaan seluruh Indonesia.
- Meningkatkan Kualitas Manusia: Lebih dari sekadar medali, olahraga ini juga bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan, kebugaran, kecerdasan, dan kualitas hidup manusia secara keseluruhan.
- Mempererat Persahabatan Dunia: Melalui kompetisi internasional, olahraga menjadi sarana untuk menjalin persahabatan dan perdamaian antarnegara.
- Menciptakan Lapangan Kerja dan Ekonomi: Terutama untuk olahraga profesional, ini juga diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan mengembangkan industri olahraga.
Bagaimana Olahraga Prestasi Dilaksanakan?
Pelaksanaan Olahraga Prestasi ini tidak sembarangan, ada aturannya agar bisa berjalan optimal:
- Ruang Lingkup: Olahraga Prestasi adalah salah satu dari tiga jenis olahraga utama yang diatur dalam undang-undang ini, di samping Olahraga Pendidikan dan Olahraga Masyarakat. Ini menunjukkan betapa pentingnya peran olahraga prestasi dalam sistem keolahragaan nasional kita.
- Siapa yang Melakukan: Olahraga Prestasi ini diperuntukkan bagi setiap orang yang memang punya bakat, kemampuan, dan potensi untuk meraih prestasi.
- Dukungan Ilmiah dan Teknologi: Pelaksanaannya harus didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan. Ini artinya, latihan dan persiapan atlet tidak lagi hanya mengandalkan otot dan semangat, tapi juga data, analisis, dan inovasi teknologi terbaru.
- Persyaratan Penyelenggaraan: Jika ada kejuaraan olahraga, penyelenggaranya wajib memenuhi berbagai persyaratan teknis, kesehatan, keselamatan, keamanan, ketertiban umum, hingga kepentingan publik. Ini penting untuk menjamin bahwa setiap kompetisi berjalan adil, aman, dan lancar. Bahkan, jika mendatangkan penonton, harus ada rekomendasi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga terkait. Pihak asing pun bisa menyelenggarakan kejuaraan, asalkan bekerja sama dengan Induk Organisasi Cabang Olahraga di Indonesia.
Siapa Saja yang Terlibat dalam Olahraga Prestasi?
Kesuksesan Olahraga Prestasi adalah hasil kerja sama banyak pihak. Mari kita kenali peran-peran penting ini:
- Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
- Mereka punya kewajiban untuk menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan Olahraga Prestasi.
- Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan nasional keolahragaan dan bertanggung jawab penuh dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON), yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Komite Olahraga Nasional.
- Pemerintah Daerah juga berperan dalam mengelola cabang olahraga unggulan di daerahnya, yang berpotensi nasional atau internasional. Mereka juga bertanggung jawab atas pelaksanaan Pekan Olahraga Daerah.
- Mereka juga bertugas mengoordinasikan, membina, dan mengembangkan keolahragaan di tingkat masing-masing.
- Masyarakat:
- Masyarakat, baik individu maupun kelompok, punya peran besar dalam menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan Olahraga Prestasi. Peran serta ini bisa dalam berbagai bentuk, mulai dari mendukung, menjadi tenaga sukarela, hingga menjadi pelaku olahraga itu sendiri.
- Induk Organisasi Cabang Olahraga (IOCO):
- Ini adalah jantungnya pembinaan olahraga prestasi. Setiap cabang olahraga idealnya memiliki satu IOCO yang mandiri dan profesional.
- Tugas utamanya adalah mengelola, membina, dan mengembangkan olahraga, termasuk merumuskan model pembinaan.
- IOCO bertanggung jawab langsung atas penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat internasional, nasional, dan wilayah.
- Bahkan, IOCO bertugas untuk mematuhi peraturan anti-doping demi menjaga keolahragaan yang bersih.
- Komite Olahraga Nasional (KON):
- Dibentuk oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga, KON bertugas membantu Pemerintah Pusat dalam membuat kebijakan nasional di bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan prestasi.
- Mereka juga bertugas mengoordinasikan pembinaan IOCO dan melaksanakan Pekan Olahraga Nasional. Ada juga KON di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang punya tugas serupa di wilayahnya.
- Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dan Komite Paralimpiade Indonesia (NPC Indonesia):
- Kedua komite ini bertanggung jawab atas keikutsertaan Indonesia dalam pekan olahraga internasional, seperti Olimpiade dan Paralimpiade. Mereka juga berperan dalam diplomasi olahraga internasional dan membantu Pemerintah Pusat dalam pengawasan serta pendampingan atlet.
- Pelaku Olahraga:
- Ini adalah inti dari Olahraga Prestasi. Mereka meliputi olahragawan (amatir dan profesional), pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
- Olahragawan: Ada olahragawan amatir yang berolahraga karena kecintaan dan olahragawan profesional yang menjadikan olahraga sebagai profesi untuk mendapatkan penghasilan. Ada pula olahragawan penyandang disabilitas yang berhak mendapatkan pelayanan dan pembinaan khusus sesuai kondisinya.
- Mereka punya hak untuk meningkatkan prestasi, mendapatkan pembinaan, mengikuti kejuaraan, dan bahkan beralih status dari amatir ke profesional.
- Olahragawan profesional berhak didampingi manajer, pelatih, psikolog, ahli hukum, dan tenaga ahli lainnya, serta mendapatkan pendapatan yang layak.
- Kewajiban mereka adalah menjunjung tinggi sportivitas, menaati peraturan, dan menjaga nama baik bangsa.
- Pembina Olahraga: Adalah orang-orang yang mendedikasikan diri untuk pembinaan dan pengembangan olahraga, baik di perkumpulan, IOCO, atau lembaga olahraga lainnya. Mereka punya hak untuk meningkatkan pengetahuan dan mendapatkan penghargaan, serta berkewajiban membina organisasi, olahragawan, dan tenaga keolahragaan.
- Tenaga Keolahragaan: Ini adalah para ahli di bidang olahraga seperti pelatih, wasit, juri, tenaga kesehatan, psikolog, dan lainnya. Mereka wajib memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dan berhak mendapatkan pembinaan serta pengembangan karier.
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi
Pembinaan dan pengembangan ini adalah kunci agar prestasi bisa terus dicapai dan meningkat:
- Pendekatan Holistik: Dilakukan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan. Ini melibatkan tahapan mulai dari pengenalan, pemantauan, pemanduan bakat, hingga peningkatan prestasi secara berkelanjutan.
- Berbagai Jalur Pembinaan: Tidak hanya di jalur keluarga atau masyarakat, tapi juga melalui klub, sentra pembinaan olahraga, instansi pemerintah/TNI/Polri, dan swasta.
- Pemanfaatan Teknologi: Olahraga berbasis teknologi digital/elektronik didorong untuk mendukung pengembangan industri olahraga dan peningkatan prestasi.
- Perpindahan Olahragawan: Undang-undang mengatur perpindahan atlet antarperkumpulan, antardaerah, bahkan antarnegara, asalkan tujuannya untuk peningkatan prestasi dan tidak merugikan pembinaan di daerah asal.
Pendanaan Olahraga Prestasi
Dana adalah salah satu tantangan terbesar. Undang-undang mengatur bahwa:
- Tanggung Jawab Bersama: Pendanaan keolahragaan adalah tanggung jawab bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha, dan Masyarakat.
- Alokasi Anggaran: Pemerintah Pusat dan Daerah wajib mengalokasikan anggaran dari APBN dan APBD. Badan usaha juga berperan melalui tanggung jawab sosial perusahaan.
- Sumber Dana Lain: Dana bisa juga berasal dari masyarakat, kerja sama, hasil usaha industri olahraga, dan sumber lain yang sah.
- Dana Perwalian: Ada rencana pembentukan dana perwalian keolahragaan yang dikelola secara mandiri untuk tujuan pembinaan dan pengembangan olahraga nasional.
- Transparansi: Pengelolaan dana harus berdasarkan prinsip keadilan, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Kejuaraan Olahraga Prestasi
Kejuaraan adalah ajang pembuktian prestasi:
- Berjenjang: Kejuaraan diselenggarakan dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, wilayah, nasional, hingga internasional. Ada juga Pekan Olahraga di berbagai tingkatan.
- Prinsip Penyelenggaraan: Harus efisien, unggul, terukur, akuntabel, sistematis, dan berkelanjutan.
- Peran Suporter: Suporter punya peran penting dalam memberikan semangat dan motivasi. Mereka dapat membentuk organisasi atau badan hukum dengan rekomendasi dari klub atau IOCO. Mereka juga punya hak dan kewajiban, termasuk menjaga ketertiban dan keamanan.
Prasarana dan Sarana
Infrastruktur dan peralatan sangat vital:
- Tanggung Jawab Bersama: Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan prasarana olahraga.
- Pemerataan Akses: Pembangunan prasarana harus mempertimbangkan pemerataan, termasuk di daerah terpencil, dan harus mudah diakses oleh penyandang disabilitas.
- Industri Sarana Olahraga: Pemerintah Pusat mendorong pengembangan industri sarana olahraga dalam negeri, dengan standar teknis yang harus dipenuhi oleh produsen.
Standardisasi, Akreditasi, dan Sertifikasi
Ini adalah cara untuk menjamin kualitas dan kompetensi:
- Standar Nasional Keolahragaan: Meliputi standar kompetensi tenaga keolahragaan, standar prasarana dan sarana, standar pengelolaan organisasi, hingga standar penyelenggaraan keolahragaan.
- Akreditasi: Dilakukan untuk menentukan kelayakan dan peringkat program pendidikan/pelatihan, tenaga keolahragaan, dan organisasi olahraga berdasarkan Standar Nasional Keolahragaan.
- Sertifikasi: Pengakuan atas pemenuhan Standar Nasional Keolahragaan, seperti sertifikat kompetensi untuk tenaga keolahragaan dan sertifikat kelayakan untuk prasarana, sarana, dan organisasi olahraga.
Anti-Doping
Ini adalah isu krusial dalam olahraga prestasi untuk menjaga kejujuran dan keadilan:
- Kepatuhan Wajib: Setiap Induk Organisasi Cabang Olahraga, lembaga/organisasi olahraga nasional, dan pelaku olahraga wajib mematuhi peraturan anti-Doping.
- Organisasi Anti-Doping Nasional: Ada satu-satunya organisasi anti-Doping nasional yang mandiri, profesional, objektif, dan akuntabel, yang didanai juga oleh Pemerintah Pusat. Tujuannya jelas, untuk menjaga keolahragaan yang bersih dari Doping.
Penghargaan dan Jaminan Sosial
Prestasi dan jasa di bidang olahraga patut diapresiasi dan dilindungi:
- Penghargaan Olahraga: Diberikan kepada olahragawan, pelaku olahraga, organisasi, lembaga, badan usaha, atau perseorangan yang berprestasi atau berjasa memajukan olahraga.
- Bentuk Penghargaan: Bisa berupa beasiswa, pekerjaan, kenaikan pangkat, tanda kehormatan, kewarganegaraan, kesejahteraan, atau kemudahan lain yang bermanfaat. Pemerintah Pusat dan Daerah bahkan menyertai penghargaan beasiswa dan kesejahteraan ini dengan bimbingan keterampilan hidup secara berkelanjutan.
- Jaminan Sosial: Olahragawan dan pelaku olahraga diberikan perlindungan jaminan sosial sebagai bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional.
Penyelesaian Sengketa dan Sanksi
Agar keolahragaan berjalan tertib, ada mekanisme penyelesaian masalah:
- Musyawarah dan Mufakat: Jika terjadi sengketa, upaya pertama adalah melalui musyawarah dan mufakat yang difasilitasi Induk Organisasi Cabang Olahraga.
- Alternatif Penyelesaian: Jika tidak tercapai, bisa melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi mediasi dan konsiliasi. Badan arbitrase keolahragaan bersifat mandiri dan putusannya final serta mengikat.
- Sanksi Pidana: Undang-undang juga mengatur sanksi pidana bagi penyelenggara kejuaraan yang tidak memenuhi persyaratan atau yang mendatangkan penonton tanpa rekomendasi, serta bagi siapa pun yang mengalihfungsikan prasarana olahraga milik pemerintah tanpa izin yang sah.
Dengan memahami poin-poin ini, semoga kita semua bisa lebih mengerti bagaimana Undang-Undang tentang Keolahragaan mengatur Olahraga Prestasi di Indonesia, mulai dari definisi, tujuan, cara pelaksanaan, siapa saja yang berperan, hingga pendanaan dan perlindungannya. Ini adalah kerangka hukum yang penting untuk mendorong olahraga kita mencapai level dunia!
